Aturan yang berlaku dan siapa yang bertanggung jawab

Tiga aturan menjadi pegangan jalur ini. Kamu tidak perlu hafal pasalnya; kamu perlu tahu apa yang dilindungi.

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Data dan informasi kesehatan termasuk data pribadi yang bersifat spesifik (Pasal 4 ayat (2)), yang menuntut kehati-hatian lebih. Klinik biasanya berperan sebagai Pengendali Data Pribadi (data controller): klinik yang menentukan untuk apa data pasien dipakai dan menanggung akibatnya. Mengirim data ke layanan yang memprosesnya di luar negeri punya syarat tersendiri, dan kegagalan pelindungan harus diberitahukan dalam tenggat yang singkat. Dasar umumnya sudah dibahas di pelajaran dasar UU PDP.

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menggantikan beberapa undang-undang kesehatan sebelumnya, termasuk UU No. 36 Tahun 2009. Salah satu yang dilindunginya adalah kerahasiaan informasi kesehatan pasien: informasi itu tidak dibuka kecuali dalam keadaan yang diatur. Tenaga medis dan tenaga kesehatan bekerja sesuai kompetensi dan kewenangannya, dan itu sebabnya keputusan klinis tidak bisa dialihkan ke mesin.

Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Peraturan ini mengatur rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk kewajiban menyelenggarakan rekam medis elektronik, isi rekam medis, keamanan dan kerahasiaannya, serta siapa yang boleh mengaksesnya. Rekam medis tinggal di sistem klinik yang sah dan dibuka oleh orang yang berhak untuk keperluan yang diatur.

Artinya bagi kamu: menempel data pasien ke layanan AI umum adalah membuka informasi kesehatan ke pihak yang tidak berhak, lewat jalur yang tidak dikendalikan klinik. Itu sebabnya aturan pertama di modul ini tidak punya pengecualian.

Aturan negara bersifat umum. Kebijakan pemakaian AI klinik menerjemahkannya ke pekerjaan sehari-hari. Kebijakan yang berguna cukup satu atau dua halaman dan menjawab tujuh hal: alat dan akun mana yang boleh dipakai; tugas apa yang boleh dibantu AI; data apa yang tidak pernah boleh masuk; pemakaian apa yang dilarang, yaitu diagnosis, triase, terapi, dan dosis; dokumen apa yang harus diperiksa siapa sebelum dipakai; ke siapa melapor kalau ada data yang terlanjur keluar; dan kapan kebijakan ditinjau ulang.

Kalau klinikmu belum punya kebijakan tertulis, itu bukan izin untuk memakai apa saja. Pakai aturan jalur ini sebagai batas sementara, lalu usulkan ke manajer klinik untuk menuliskannya. Proyek mini di modul 5 membantumu menyusun drafnya.

Setiap dokumen yang dibuat dengan bantuan AI butuh penyetuju, yaitu orang yang memeriksa isinya, menandatanganinya, dan menanggung kalau isinya keliru. Pembagian yang lazim di klinik kecil: isi klinis apa pun, termasuk teks untuk pasien yang menyebut tubuh, obat, makanan, atau persiapan pemeriksaan, disetujui tenaga kesehatan yang berwenang; SOP klinis disetujui penanggung jawab klinik; dokumen operasional seperti jadwal, pengumuman jam layanan, dan alur pendaftaran disetujui manajer klinik; dokumen stok dan pengadaan obat diperiksa apoteker atau petugas farmasi yang bertanggung jawab; pertanyaan tentang alat baru dan laporan data yang terlanjur keluar dibawa ke orang yang ditunjuk untuk pelindungan data.

Nama jabatan di klinikmu mungkin berbeda. Yang penting, sebelum draf dibuat, kamu sudah tahu siapa penyetujunya. Pembuat draf bertugas memastikan bahannya bersih dari data pasien dan menandai dokumennya sebagai DRAF sampai disetujui.