Data warga dan informasi yang dikecualikan tidak masuk model

Kantor pemerintahan menyimpan data warga dalam jumlah besar: Nomor Induk Kependudukan, nomor Kartu Keluarga, alamat, nomor telepon, data penerima bantuan, riwayat pengaduan, sampai catatan kesehatan dan keuangan. Data itu dikumpulkan karena warga wajib atau perlu memberikannya untuk mendapat layanan. Kepercayaan itu yang dipertaruhkan setiap kali seseorang menempelkan tabel berisi data warga ke kolom obrolan alat AI.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang biasa disebut UU PDP, berlaku bagi pengendali data pribadi, termasuk badan publik. Undang-undang ini membedakan data pribadi umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Pasal 4 ayat (2) menyebut data pribadi spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lain sesuai peraturan perundang-undangan. Banyak berkas di kantor layanan publik memuat beberapa jenis sekaligus: daftar penerima bantuan bisa memuat kondisi keuangan, data anak, dan kondisi disabilitas dalam satu baris.

Selain data pribadi, ada informasi yang dikecualikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik membuka akses informasi publik, kecuali jenis yang dikecualikan di Pasal 17. Di antaranya huruf h, informasi yang bila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi seperti riwayat kesehatan, kondisi keuangan, dan hasil evaluasi kemampuan seseorang, serta huruf i, memorandum atau surat antar atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan. Informasi seperti ini tidak dibuka bahkan kepada pemohon informasi, jadi jelas tidak ditempel ke alat AI umum yang tidak kamu kendalikan.

Kelompok ketiga yang sering terlupa adalah dokumen pengadaan dan kebijakan yang belum diumumkan: harga perkiraan, rancangan spesifikasi, daftar calon penyedia, rancangan anggaran. Kalau bocor sebelum waktunya, persaingan tidak lagi setara dan instansi bisa dituduh berpihak.

Ini tidak berarti AI tidak bisa dipakai. Sebagian besar pekerjaan bisa dikerjakan tanpa data yang sensitif. Untuk merapikan templat surat jawaban, model tidak perlu nama warganya; cukup tulis ‹nama› dan ‹nomor-registrasi›. Untuk merangkum pola aduan, model tidak perlu NIK; cukup kategori, tanggal tanpa jam, dan isi aduan yang identitasnya sudah dihapus. Cara ini disebut pseudonimisasi: identitas diganti kode, dan kunci penggantinya tetap di tanganmu. Data samaran masih bisa ditelusuri balik, jadi tetap perlakukan dengan hati-hati; ia bukan data anonim.

Langkah kedua adalah memeriksa alatnya. Banyak instansi sudah menetapkan alat AI mana yang boleh dipakai, untuk data apa, dan dengan pengaturan apa. Alat yang disetujui biasanya punya perjanjian pengolahan data, pengaturan agar percakapan tidak dipakai melatih model, dan log akses. Akun pribadimu di aplikasi gratis tidak punya semua itu. Bila belum ada kebijakan, tanyakan ke pejabat pengelola informasi atau petugas pelindungan data, dan sementara itu jangan tempel apa pun yang tidak boleh terbit di papan pengumuman.